Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa se-Kecamayan Bayan dengan Kejaksaan Negeri Purworejo

Berita Terkait

• Penyaluran BLT DD bulan Juni Tahun 2023 di Desa Ketiwijayan0
• Penyaluran BLT DD bulan Juni Tahun 2023 di Desa Jrakah0
• Penyaluran BLT DD bulan Juni Tahun 2023 di Desa Bandungkidul0
• Rembuk Stunting 0
• Pengelolaan SIPPN 0
• Pembinaan Perangkat Desa se-Kecamatan Bayan0
• PENETAPAN DPS DI DESA SAMBENG1
• PENETAPAN DPS DI DESA TANJUNGREJO0
• Penyerahan Sertifikat di Desa Dewi0
• Desa Dukuhrejo Juara 1 Lomba Peragaan Busana Tingkat Kecamatan0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• Kecamatan Bayan Mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2025
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole

Selasa (13/06/2023) telah dilaksanakan acara Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa-se Kecamatan Bayan dengan Kejaksaan Negeri Purworejo di Pendopo Kecamatan Bayan. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut tentang Penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara serta program Jaga Desa. Hadir pada acara ini, Camat Bayan, Danramil, Perwakilan dari Polsek, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo dan 25 Kepala Desa se-Kecamatan Bayan.

Kesepakatan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari program Kejaksanaan Negeri Purworejo yang bernama Jaga Desa. Dari kerjasama ini diharapkan Kejaksaan siap mendampingi ketika pemerintah desa membutuhkan bantuan terkait hukum. Dengan demikian pemerintah desa telah memiliki tempat berkonsultasi khususnya terkait masalah hukum. Melalui  kerja sama tersebut kepala desa dan perangkat desa akan dipermudah baik untuk konsultasi ataupun meminta pendampingan hukum.

Kajari Purworejo menyampaikan  bahwa penandatanganan kerja sama dan program Jaga Desa tidak sekadar untuk memberi ruang kemudahan dan kesempatan berkonsultasi saja, sekaligus mengawal penggunaan dana desa dengan jumlah cukup besar yang dikelola desa. Selain itu juga untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.