▴ ▴ - KECAMATAN BAYAN MONITORING PBB-P2 DI DESA BESOLE, DORONG TERTIB PENGELOLAAN PAJAK
- KUNJUNGI DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN MONITORING PELAKSANAAN PBB-P2
- PERKUAT PENGELOLAAN PAJAK DAERAH, KECAMATAN BAYAN MONITORING PBB-P2 DI DESA PEKUTAN
- MONITORING PBB-P2 DI DESA BAYAN, DORONG PENGELOLAAN PAJAK YANG TERTIB DAN AKUNTABEL
- MONITORING PBB-P2 DI DESA JATINGARANG, PERKUAT SINERGI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
- MONITORING PBB-P2 DI DESA BANDUNGKIDUL, DORONG TERTIB PAJAK DAN PENGELOLAAN YANG OPTIMAL
- SERTIJAB BPD DUKUHREJO PERIODE 2026–2034, PERKUAT PERAN LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DESA
- MUSDES PERUBAHAN APBDES 2026, SELARASKAN RENCANA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA SAMBENG
- MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN APBDES 2026, PERKUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BANJAREJO
- MONITORING PBB-P2 DI DESA TANJUNGREJO, PERKUAT PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
PERKUAT PENGELOLAAN PAJAK DAERAH, KECAMATAN BAYAN MONITORING PBB-P2 DI DESA PEKUTAN
Berita Terkait
- MONITORING PBB-P2 DI DESA BAYAN, DORONG PENGELOLAAN PAJAK YANG TERTIB DAN AKUNTABEL0
- MONITORING PBB-P2 DI DESA JATINGARANG, PERKUAT SINERGI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH0
- MONITORING PBB-P2 DI DESA BANDUNGKIDUL, DORONG TERTIB PAJAK DAN PENGELOLAAN YANG OPTIMAL0
- SERTIJAB BPD DUKUHREJO PERIODE 2026–2034, PERKUAT PERAN LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DESA0
- MUSDES PERUBAHAN APBDES 2026, SELARASKAN RENCANA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA SAMBENG0
- MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN APBDES 2026, PERKUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BANJAREJO0
- MONITORING PBB-P2 DI DESA TANJUNGREJO, PERKUAT PENGELOLAAN PAJAK DAERAH0
- MONITORING PBB-P2 DI DESA KRANDEGAN, DORONG OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH0
- MONITORING PBB-P2 DI DESA BANJAREJO, PERKUAT TERTIB ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH0
- PERKUAT AKURASI DATA, KECAMATAN BAYAN IKUTI RAKOR TEKNIS ANOMALI DTSEN0
Berita Populer
- Penyampaian BNBA Bansos Tunai
- Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
- Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
- Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
- MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
- Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole
- PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
- Orientasi Tenaga Lini Lapangan
- PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
- Kecamatan Bayan Mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2025

Bayan, 15 September 2026 — Pemerintah Kecamatan Bayan melaksanakan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pekutan, Selasa (15/09/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kecamatan Bayan dalam memastikan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di tingkat desa berjalan tertib serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Monitoring dilaksanakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bayan, Rita Prastiyani, S.IP., M.M., bersama Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bayan, Harun Al Rosyid Annazri, A.Md., didampingi Pelaksana Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Bayan, Ady Kurniaty, A.Md.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemantauan dan koordinasi terkait perkembangan PBB-P2 di Desa Pekutan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk melihat kondisi pelaksanaan di lapangan serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang turut mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan yang tertib di tingkat desa menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian penerimaan daerah secara optimal.
Kecamatan Bayan terus mendorong terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan PBB-P2, termasuk melalui monitoring secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan, serta mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
Dengan sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, pengelolaan PBB-P2 diharapkan semakin baik dan mampu memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pajak tertib, pembangunan berlanjut, masyarakat turut mendapat manfaat.







