Penyerahan Bankeu Pemprov Jateng Guna Peningkatan Kualitas Jamban Keluarga

Berita Terkait

• Pengajian di Desa Jatingarang0
• Kerja Bakti dan Doa Bersama0
• Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Serentak 20240
• Apel Gelar Pasukan Pengamanan PILKADA Serentak 20240
• Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS Pemilihan Tahun 20240
• Musrenbangdes Desa Krandegan0
• Musrenbangdes Desa Banjarejo0
• Pengajian di Desa Bringin0
• Penyerahan Bantuan Percepatan Penanganan Kemiskinan0
• Rapat Pleno DPSHP Pemilihan Serentak 20240

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole

Sabtu (21/09/2024) Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH menyerahkan Bankeu Pemprov Jateng untuk peningkatan jamban sehat senilai Rp1,75 milyar kepada 466 KK di 12 kecamatan yang belum memiliki jamban yang layak. Bupati menargetkan dengan anggaran itu seluruh desa di Kabupaten Purworejo bisa berstatus open defecation free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan. Bantuan untuk menuntaskan pembangunan jamban itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Yuli Hastuti kepada perwakilan penerima jamban sehat di Ruang Arahiwang. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, 12 Camat serta perwakilan Kepala Desa.

Kecamatan Bayan yang mendapat bantuan adalah Slamet warga Desa Bringin. Bupati mengatakan bahwa Pemerintah Daerah akan terus mengalokasikan anggaran untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sehingga kita berupaya mencari alternatif pembiayaan, seperti menembus ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun mencari CSR dari BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta.