Sosialisasi Masalah Sosial melalui TP. PKK Kecamatan Bayan

Berita Terkait

• Anggota DPRD Kabupaten Purworejo hadiri Rapat Koordinasi Kepala Desa0
• Konferensi Sekretaris Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bayan0
• Monitoring Vaksinasi di Desa Jono0
• SOSIALISASI BENCANA ALAM BAGI LINMAS DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN BAYAN TAHUN 20210
• Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting0
• Vaksinasi Covid-19 SMP N 23 PURWOREJO0
• Vaksinasi Covid SMP N 35 Purworejo0
• Penyerahan Sapras Penanganan Covid 190
• Pengisian Perangkat Desa Kalimiru Kecamatan Bayan0
• Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Tahun 20210

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
• Ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa Pogungkalangan
• MONITORING PBB DI DESA PEKUTAN

Masalah sosial diantaranya kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sangat sensitive. Dengan alasan menutup rasa malu, tindak kekerasan tersebut tidak dilaporkan kepada yang berwajib. Sehingga sangat merugikan bagi korban tindak kekerasan. Padahal penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak telah diatur dalam undang-undang. Hal itu disampaikan oleh Hendrikus Karrel anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo yang hadir bersama 2 orang Anggota DPRD lainnya pada sosialisasi penanganan masalah sosial yang diikuti oleh Ketua TP PKK Desa Se-Kecamatan Bayan.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bagaimana cara mengelola rumah tangga secara sehat oleh RR Nurul Qomariah Anggota DPRD Kabupaten dari Komisi IV yang juga Ketua Fattayat NU Kabupaten Purworejo. Camat Bayan yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan Bayan meminta agar PKK dapat berperan secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.