RAPAT INOVASI DAERAH

Berita Terkait

• Rakor Penyusunan SKM dan FKP Tahun 20230
• Menjaga Toleransi Untuk Keutuhan NKRI0
• Halal Bihalal di Lingkungan Kantor Kecamatan Bayan0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Pogungjurutengah0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Botodaleman0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Bayan0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Jrakah0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Bandungrejo0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Tangkisan0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Pogungkalangan0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• Kecamatan Bayan Mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2025

Kasi Pembangunan Kecamatan Bayan, FX Sapto Nugroho, S.Sos menghadiri Rapat Koordinasi Inovasi Daerah di Ruang Rapat Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, Kamis (11/05/2023). Rakor kali ini membahas upaya peningkatan indeks inovasi daerah dan persiapan monitoring dan pendampingan inovasi daerah ke perangkat daerah.

Indeks Inovasi Daerah adalah sistim pengukuran & penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi Indeks Inovasi Daerah yaitu sebagai pusat data Inovasi Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pengkajian dan pengembangan Inovasi daerah, untuk mengukur perkembangan inovasi di Daerah sehingga dapat menghasilkan Peta pembinaan sesuai karakteristik dan permasalahan di Daerah, wadah pelaporan dan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah.