Rakor Penyusunan SKM dan FKP Tahun 2023

Berita Terkait

• Menjaga Toleransi Untuk Keutuhan NKRI0
• Halal Bihalal di Lingkungan Kantor Kecamatan Bayan0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Pogungjurutengah0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Botodaleman0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Bayan0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Jrakah0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Bandungrejo0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Tangkisan0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Pogungkalangan0
• Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2023 di Desa Bringin0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
• Ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa Pogungkalangan
• MONITORING PBB DI DESA PEKUTAN

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bayan menghadiri rapat koordinasi penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo pada hari Kamis (11/05/2023). Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi  pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan  publik dengan publik untuk membahas antara lain rancangan  kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi  pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan  publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk  meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

SKM merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya. Manfaat SKM yaitu mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan, mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik, bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan, partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diketahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan.