▴ ▴ - TINGKATKAN KESIAPSIAGAAN HADAPI MUSIM HUJAN, KECAMATAN BAYAN IKUTI RAKOR ANTISIPASI BENCANA
- CAMAT BAYAN HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWOREJO, BAHAS PENETAPAN PROPEMPERDA TAHUN 2027
- PERKUAT SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, CAMAT BAYAN HADIRI RAKOR PROGRAM KECAMATAN BERDAYA KABUPATEN PURWOREJO
- DUKUNG KELANCARAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN, KECAMATAN BAYAN IKUTI SOSIALISASI PENINGKATAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
- DESA PUCANGAGUNG TETAPKAN 9 ANGGOTA PANITIA PILKADES SERENTAK TAHUN 2027
- DESA BRINGIN TETAPKAN 25 ANGGOTA PANITIA PILKADES SERENTAK TAHUN 2027
- PERSIAPAN PILKADES SERENTAK 2027, DESA KALIMIRU TETAPKAN 21 ORANG PANITIA PEMILIHAN
- PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES SERENTAK 2027 DESA GRANTUNG, 51 ORANG RESMI DITETAPKAN
- PERKUAT SINERGI PEMERINTAHAN, CAMAT BAYAN HADIRI RAKOR CAMAT TRIWULAN IV TAHUN 2026
- TINGKATKAN INTEGRITAS DAN TRANSPARANSI, CAMAT BAYAN IKUTI SOSIALISASI LHKPN
Rakor Penyusunan SKM dan FKP Tahun 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bayan menghadiri rapat koordinasi penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo pada hari Kamis (11/05/2023). Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
SKM merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya. Manfaat SKM yaitu mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan, mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik, bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan, partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diketahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan.



