MUSDES BDT DESA JONO

Berita Terkait

• Plt. CAMAT BAYAN MENGHADIRI PEMBUKAAN TMMD0
• RAKOR DANA DESA di DINPERMADES0
• RAKOR TINGKAT PIMPINAN TRIWULAN II0
• HARI KEDUA LOMBA TABUNGAN PBB LEWAT KELOMPOK DASAWISMA TINGKAT KECAMATAN BAYAN0
• HARI PERTAMA LOMBA TABUNGAN PBB LEWAT KELOMPOK DASAWISMA TINGKAT KECAMATAN BAYAN0
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN0
• MONITORING PELAKSANAAN DANA DESA TANJUNGREJO0
• KONFERENSI KADES/KALUR SE-KECAMATAN BAYAN BULAN JULI 20190
• MONITORING PBB di DESA BOTODALEMAN TAHUN 20190
• MONITORING PBB KEDUA di DESA SAMBENG TAHUN 20190

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
• Ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa Pogungkalangan
• MONITORING PBB DI DESA PEKUTAN

Pelaksana seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bayan Bapak Suparman mewakili Camat Bayan menyampaikan materi tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) dan Bankeu kepada Pemdes dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.  Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Jono pada hari Rabu, 10 Juli 2019.

Beliau menyampaikan bahwa BDT adalah data Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan dari hasil sensus ekonomi pada tahun 2011 oleh pemerintah pusat yaitu Kementrian Sosial dan telah di update pada tahun 2015. Ketentuannya data harus di update melalui Musyawarah Desa (Musdes)  agar lebih akurat. Kajian di berbagai tempat bahwa semua jenis bangtuan-bantuan itu sangat menjajdi permasalahan yang kompleks dan sangat riskan menjadi sumber masalah. Adri tahun 2015 sampai dengan 2019 sangat dimungkinkan data itu berubah misalnya karena meninggal, mutasi, perubahan sosial ekonomi  dan perubahan status.  Oleh karena itu Desa Jono dari sejumlah 239 rumah tangga yang terdaftar sangatlah perlu dibahas bersama melalui Musdes.

Dalam pembahasan Musdes BDT dibantu oleh Petugas Pendamping PKH. Dari jumlah 239 Rumah tangga tercatat 16 anggota diganti karena berbagai hal. Pengantian ini telah disepakati forum.

Selain meyampaikan tentang BDT, Bapak Suparman juga membahas Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemprov Jateng tahun 2019. Setiap Desa/Kelurahan mendapatkan bantuan Rp. 55.000.000 dengan rincian Rp. 30.000.000 untuk RTLH (untuk 3 RTM masing-masing Rp. 10.000.000),  Rp. 20.000.000 untuk Ketahanan Masyarakat (misalnya Penyertaan Modal Bumdes, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Makanan Tambahan Balita kegiatan Posyandu dll) dan Rp. 5.000.000 untuk Operasioanl KPMD.