Musyawarah Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026

Berita Terkait

• Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) KONI Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Desk Klasifikasi Belanja Jasa Tenaga Non ASN Tahun Anggaran 20260
• Orientasi Penyusunan Perencanaan RKPD dan Renja Tahun 20270
• Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Pondok Pesantren dan Sarana Prasarana Peribadatan Kabupaten Purworejo0
• Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 di Desa Jrakah0
• Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan KDKMP di Desa Dukuhrejo0
• Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 di Desa Sambeng0
• Upacara Peringatan Hari Ibu ke-970
• Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda Desa Kalimiru0
• Penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2025 di Desa Sambeng0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole

Selasa, 23 Desember 2025 – Hadir mewakili Camat Bayan, Pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bayan Bapak Suparman dalam kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 Desa Dewi di Balai Desa Dewi. Turut dihadir Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kecamatan Bayan, Kepala Desa Dewi beserta perangkat, BPD Dewi, serta tokoh masyarakat Desa Dewi.
Musdes ini sebagai tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.
Musyawarah desa ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026 secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur masyarakat.
Melalui pelaksanaan musyawarah desa ini diharapkan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa secara optimal.

Pendampingan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kecamatan Bayan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kehadiran dan pendampingan Kecamatan Bayan, diharapkan proses pembahasan dan penetapan rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan.