Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berita Terkait

• Penertiban Administrasi PKK untuk Desa Binaan Tahun 20230
• Korban Gempa Mendapatkan Bantuan dari BPBD Provinsi Jateng0
• Nonton Bareng Pagelaran wayang Kulit Hari Bhayangkara ke-770
• Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Bandungkidul Tahun 20240
• Single Input Multiple Output dengan Aplikasi SAWIJI0
• Bantuan Bapak Asuh untuk Keluarga Stunting0
• Warga Kerja Bakti Memperbaiki Rumah Korban Gempa0
• Penyerahan Bantuan untuk Korban Gempa0
• Memperingati Hari Bhayangkara ke-77 di Polsek Bayan0
• TP PKK Desa Dewi Juara I Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Lokal 0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole

Perwakilan dari Kecamatan Bayan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Ruang Arahiwang Komplek Setda kabupaten Purworejo, Rabu (12/7/2023).  Tujuannya untuk perbaikan peningkatan  kualitas penyelenggaraan  pelayanan publik serta pencegahan  terhadap Maladministrasi.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.