Musyawarah Desa Penetapan APBDes Desa Pucangagung Tahun Anggaran 2026

Berita Terkait

• Pelantikan Perangkat Desa Bandungrejo Resmi Digelar0
• Apel Pagi Kecamatan Bayan Dorong Tertib Administrasi ASN0
• Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kadus II Desa Tangkisan0
• Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan Kepala Puskesmas Bayan0
• Camat Bayan Pimpin Rapat Koordinasi Pejabat Struktural Tahun 20260
• Apel Pagi Awal Tahun 2026, Camat Bayan Ajak Tingkatkan Kinerja dan Kepercayaan Publik0
• Musyawarah Desa Pembahasan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 Desa Bandungkidul0
• Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Sosial (BLT Kesra)0
• KECAMATAN BAYAN MELAKSANAKAN APEL PAGI DI KANTOR KECAMATAN BAYAN0
• Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gerai dan Gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Jono0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN

Senin (12/01/2026), hadir mewakili Camat Bayan, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Bayan Ibu Eli Setiyowati, S.E., M.M., bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bayan Ibu Rita Prastiyani, S.IP., M.M., menghadiri kegiatan Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucangagung Tahun Anggaran 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kecamatan Bayan, Kepala Desa Pucangagung beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pucangagung, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta unsur pendamping desa.
Musyawarah desa ini bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.