Konferensi Kades/Kalur bulan Oktober 2022

Berita Terkait

• Bansos untuk Mbok Janah 0
• Monitoring Kegiatan Arak-arakan di Desa Pucangagung0
• Monitoring Kegiatan Arak-arakan di Kel. Sucenjurutengah0
• Monitoring Vaksinasi Covid-19 0
• DIRGAHAYU TNI ke-77 0
• Pertemuan Kemitraan Lintas Sektoral0
• Monitoring Kegiatan Warga Kelurahan Sucenjurutengah0
• Pemberian Bansos oleh Bupati Purworejo untuk warga Desa Kalimiru 0
• Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kecamatan Bayan 0
• Penetapan dan Pengesahan RKPDes 2023 di Desa Dewi0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
• Ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa Pogungkalangan
• MONITORING PBB DI DESA PEKUTAN

Kamis 13 Oktober 2022 Sekcam Bayan Sutarto, S.Sos memimpin jalannya Konferensi Kades/Kalur se-Kecamatan Bayan di Pendopo Kecamatan Bayan. Narasumber acara ini, Laksana Sakti, AP, MSi  Kepala DPPPAPMD Kabupaten  Purworejo dan Abdul Rozak, S.IP, M.SI Staf Khusus Bupati bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hadir pada acara ini, Kapolsek Bayan, Danramil Bayan, Kepala KUA Bayan, Sekcam, pejabat struktural Kecamatan Bayan dan Kepala Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bayan.

Laksana Sakti, AP, M.Si menjelaskan tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Prinsip penetapan prioritas tersebut diantaranya kemanusiaan,keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa dn sesuai dengan kondisi obyektif desa. Prioritas enggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas national sesuai kewenangan desa, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Abdul Razaq, S.IP, M.Si menyampaikan tentang Pemerintahan Desa dalam era Digital. Hakekat pemberdayaan masayarakat desa yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi  masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa sekarang ada di era digital, yaitu era ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital.