Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Pekutan

Berita Terkait

• Musdes Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Pekutan0
• Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Khusus Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 20250
• Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kecamatan Bayan0
• Penyaluran Bantuan Langsung TUNAI ( BLT DD) Desa Pogungrejo1
• Musyawarah Desa Penetapan RKPDES Tahun 2026 dan DU RKP tahun 2027 Desa Dewi0
• KECAMATAN BAYAN MELAKUKAN APEL PAGI DI HALAMAN KANTOR KECAMATAN BAYAN0
• Minilokakarya Kecamatan Bayan0
• Penyaluran Bantuan Langsung TUNAI ( BLT DD) Desa Kalimiru0
• KECAMATAN BAYAN MELAKUKAN APEL PAGI DI HALAMAN KANTOR KECAMATAN BAYAN0
• Musdes Perubahan APBDes 2025 Desa Bandungkidul0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• Kecamatan Bayan Mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2025

Rabu, 01 September 2025 - Hadir mewakili Camat Bayan, Pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bayan Bapak Suparman dalam kegiatan Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Pekutan di Balai Kemasyarakatan Desa Pekutan. Turut hadir Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kecamatan Bayan, Kepala Desa Pekutan beserta perangkat, BPD Pekutan, dan tokoh masyarakat. 
Musyawarah Desa (Musdes) pembentukan tim penyusun RKP Desa adalah musyawarah untuk membentuk tim yang akan bertugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun anggaran berikutnya. Tim ini terdiri dari Pembina (Kepala Desa), Ketua (dipilih musyawarah), Sekretaris (ditunjuk Ketua), dan Anggota dari berbagai unsur masyarakat, perangkat desa, serta kelompok masyarakat lainnya, paling sedikit berjumlah tujuh orang dengan minimal 30% keterwakilan perempuan.