Kecamatan Bayan Hadiri Rakor Kesiapan Musim Kering 2026

Berita Terkait

• Kecamatan Bayan Hadiri Rakor Pemilihan Bagus Roro Purworejo 20260
• Kecamatan Bayan Ikuti Desk Evaluasi Kinerja Triwulan I 20260
• Monitoring Penutupan Pendaftaran Perangkat Desa Bayan0
• Monitoring Gladi Bersih Pelantikan Perangkat Desa Banjarejo0
• Musdes Reorganisasi BPD Digelar di Desa Kalimiru0
• Musdes Reorganisasi BPD Desa Botodaleman, Wujud Penguatan Kelembagaan Desa0
• Penguatan Peran BPD, Musdes Desa Pogungrejo Bentuk Panitia Pengisian Keanggotaan0
• Musdes Desa Ketiwijayan Bahas Reorganisasi BPD dan Pembentukan Panitia0
• Penyaluran BLT Dana Desa TA 2026 di Desa Sambeng Berjalan Lancar0
• Camat Bayan Hadiri Rakor LPMD/LPMK Kabupaten Purworejo Tahun 20260

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole

Rabu (8/4/2026), Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui BPBD Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Musim Kering Tahun 2026 di Aula BPBD Purworejo. Kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta dari unsur Forkopimda, OPD terkait, camat se-Kabupaten Purworejo, serta mitra kebencanaan.
Kecamatan Bayan turut hadir melalui Plt. Kasi Trantibum, Bapak Wahyu, yang mewakili Camat Bayan.
Rakor ini bertujuan mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi mulai Mei 2026. Berdasarkan data BPBD, sejak Januari hingga April 2026 telah terjadi 44 kejadian bencana dengan 1.396 jiwa terdampak, 88 rumah rusak, dan 3 fasilitas umum terdampak, tanpa korban jiwa.
Mengacu pada prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan durasi 5–7 bulan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekeringan, karhutla, dan gangguan sektor pertanian.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan, sekaligus mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan, menyesuaikan pola tanam, serta aktif memantau informasi cuaca resmi.