▴ ▴ - Doa Bersama Dalam Rangka Persiapan Pembangunan Gerai dan Gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Jono
- Musyawarah Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026
- Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) KONI Kabupaten Purworejo Tahun 2025
- Desk Klasifikasi Belanja Jasa Tenaga Non ASN Tahun Anggaran 2026
- Orientasi Penyusunan Perencanaan RKPD dan Renja Tahun 2027
- Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Pondok Pesantren dan Sarana Prasarana Peribadatan Kabupaten Purworejo
- Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 di Desa Jrakah
- Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan KDKMP di Desa Dukuhrejo
- Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 di Desa Sambeng
- Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97
Kecamatan Bayan Hadiri Bimtek Penyusunan DIP dan DIK
Berita Terkait
- Apel Pagi Pegawai Kecamatan Bayan0
- Sekretaris Kecamatan Bayan Hadiri Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo Tahun 20250
- Dibawah Guyuran Air Hujan Bregada Kecamatan Bayan Tetap Semangat Melaju Sampai Finish0
- Camat Bayan Hadiri Pengetan Jumenengan di Pendopo Agung Kabupaten Purworejo0
- Camat Bayan Hadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) Bumdesa Bersama Anugrah Pratama Bayan LKD0
- Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo0
- Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo0
- Camat Bayan Hadiri Rakor Kearsipan bagi Kepala Perangkat Daerah0
- Menghadiri Pembukaan Purworejo Expo 2025 Dalam Rangka Hari Jadi Purworejo ke-1940
- Apel Pagi Pegawai Kecamatan Bayan0
Berita Populer
- Penyampaian BNBA Bansos Tunai
- Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
- MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
- PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
- Orientasi Tenaga Lini Lapangan
- PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
- REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
- Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
- Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
- TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020

Selasa (18/02/2025) Sekretaris Kecamatan Bayan, Endah Hanna Rosanti, S.IP., M.Si. menghadiri bimtek penyusunan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) bagi badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang di selenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo di Ruang Arahiwang, Komplek Setda Kabupaten Purworejo.
Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Sekretaris Badan/Dinas/Kecamatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan operator PPID dari 42 perangkat daerah, 2 rumah sakit, dan 6 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Purworejo.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik bagi badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dengan kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat meraih predikat badan publik yang informatif pada tahun 2025.
Acara dibuka oleh Sekretaris Dinkominfostasandi, Wan Iman Setiyawan SE MM. Dalam sambutannya, Wan Iman menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi badan publik khusunya di Kabupaten Purworejo. Dirinya berharap agar setelah pelaksanaan bimtek ini seluruh perangkat daerah dapat menyusun DIP dan DIK yang berkualitas.
Bimtek ini menghadirkan tiga narasumber yakni Komisioner Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah Moh Asrofi S.Pd.I, Asisten Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah Muhammad Adib Algani S.H dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Drg. Nancy Megawati Hadisusilo, M.M. Ketiga narasumber tersebut memberikan materi mengenai pentingnya penyusunan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.








