▴ ▴ - Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah DKPP dalam Penyempurnaan Renja Tahun 2027
- Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah Dinhub dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027
- Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik Renja 2027 DPPPAPMD Kabupaten Purworejo
- BPBD PURWOREJO GELAR FORUM PERANGKAT DAERAH RKPD 2027
- Bupati Purworejo Sampaikan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD
- Rudi Hartono Resmi Dilantik, Formasi Pimpinan DPRD Purworejo Kembali Lengkap
- DPUPR PURWOREJO GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN FPD RKPD 2027
- SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO GELAR FPD DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD 2027
- Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 DLHP Kabupaten Purworejo dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Lingkungan Hidup
- Dinsosdaldukkb Gelar Forum Perangkat Daerah Bahas Renja 2027
Kecamatan Bayan Hadiri Bimtek Penyusunan DIP dan DIK
Berita Terkait
- Apel Pagi Pegawai Kecamatan Bayan0
- Sekretaris Kecamatan Bayan Hadiri Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo Tahun 20250
- Dibawah Guyuran Air Hujan Bregada Kecamatan Bayan Tetap Semangat Melaju Sampai Finish0
- Camat Bayan Hadiri Pengetan Jumenengan di Pendopo Agung Kabupaten Purworejo0
- Camat Bayan Hadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) Bumdesa Bersama Anugrah Pratama Bayan LKD0
- Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo0
- Kecamatan Bayan Hadiri Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo0
- Camat Bayan Hadiri Rakor Kearsipan bagi Kepala Perangkat Daerah0
- Menghadiri Pembukaan Purworejo Expo 2025 Dalam Rangka Hari Jadi Purworejo ke-1940
- Apel Pagi Pegawai Kecamatan Bayan0
Berita Populer
- Penyampaian BNBA Bansos Tunai
- Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
- Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
- MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
- PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
- Orientasi Tenaga Lini Lapangan
- Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
- PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
- REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
- Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole

Selasa (18/02/2025) Sekretaris Kecamatan Bayan, Endah Hanna Rosanti, S.IP., M.Si. menghadiri bimtek penyusunan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) bagi badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang di selenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo di Ruang Arahiwang, Komplek Setda Kabupaten Purworejo.
Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Sekretaris Badan/Dinas/Kecamatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan operator PPID dari 42 perangkat daerah, 2 rumah sakit, dan 6 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Purworejo.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik bagi badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dengan kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat meraih predikat badan publik yang informatif pada tahun 2025.
Acara dibuka oleh Sekretaris Dinkominfostasandi, Wan Iman Setiyawan SE MM. Dalam sambutannya, Wan Iman menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi badan publik khusunya di Kabupaten Purworejo. Dirinya berharap agar setelah pelaksanaan bimtek ini seluruh perangkat daerah dapat menyusun DIP dan DIK yang berkualitas.
Bimtek ini menghadirkan tiga narasumber yakni Komisioner Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah Moh Asrofi S.Pd.I, Asisten Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah Muhammad Adib Algani S.H dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Drg. Nancy Megawati Hadisusilo, M.M. Ketiga narasumber tersebut memberikan materi mengenai pentingnya penyusunan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.








