Bupati Purworejo Sampaikan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD

Berita Terkait

• Rudi Hartono Resmi Dilantik, Formasi Pimpinan DPRD Purworejo Kembali Lengkap0
• DPUPR PURWOREJO GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN FPD RKPD 20270
• SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO GELAR FPD DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD 20270
• Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 DLHP Kabupaten Purworejo dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Lingkungan Hidup0
• Dinsosdaldukkb Gelar Forum Perangkat Daerah Bahas Renja 20270
• Dinporapar Gelar FPD dan FKP dalam Rangka Penyusunan Renja PD dan RKPD 20270
• Forum Perangkat Daerah Disdukcapil dalam Rangka Penyusunan RKPD 20270
• Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik DKUKMP Kabupaten Purworejo0
• Musdes Realisasi APBDes Tahun 2025 Desa Botorejo0
• Musdes Penetapan Lokasi Pembangunan Gerai KDMP Desa Botorejo0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• Tetap Produktif di Bulan Ramadhan
• Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2025 Desa Dewi
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• Pembentukan Panitia Pengisian BPD Desa Besole

PURWOREJO – Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, S.H., menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Rabu (11/2/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, Tunaryo, S.Sos., serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan tamu undangan lainnya. Camat Bayan, Yeni Astuti, S.STP., M.Sc., turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Penyampaian Raperda ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, sekaligus bagian dari penyesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.
DPRD Kabupaten Purworejo selanjutnya akan menindaklanjuti Raperda tersebut sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan yang berlaku.