Monitoring Program Serap Gabah (SERGAB) Kering Panen oleh Bulog di Desa Bayan

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak0
• Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Demam Berdarah di Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Sosialisasi Persiapan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 20250
• Penyerahan SK Bupati Purworejo Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tanjungrejo0
• Rapat Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 20250
• Kecamatan Bayan Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Kecamatan Bayan Menghadiri Musrenbang Kabupaten dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Camat Bayan Tanam Padi Mikongga di Desa Kalimiru0
• Tarawih dan Silaturahmi (Tarhim) Bupati Purworejo dan Wakil Bupati Purworejo di Masjid Jami’ Nurul Huda Desa Krandegan0
• Serah Terima Jabatan Ketua TP PKK Kabupaten Purworejo dan Pelantikan Pembina Posyandu Kecamatan0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
• Ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa Pogungkalangan
• Menjaga Toleransi Untuk Keutuhan NKRI

Sabtu (22/03/2025) Pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bayan  Bapak Suparman melaksanakan monitoring Program Serap Gabah (SERGAB) Kering Panen oleh Bulog di Desa Bayan Kecamatan Bayan. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Bayan beserta Perangkat Desa, Kepala Desa Kalimiru, Anggota Koramil Bayan dan Petani.

Tujuan kegiatan serap gabah petani adalah untuk membantu dan mensejahterakan petani. Target serapan gabah kisaran 13 hingga 14 ton dalam sehari. Pemerintah menetapkan HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini mulai berlaku 15 Januari 2025 dan bertujuan untuk melindungi pendapatan petani.