Monitoring PBB P2 di Desa Jatingarang

Berita Terkait

• Kecamatan Bayan Menghadiri Pertemuan Kemitraan Lintas Sektoral POLSEK Bayan 20250
• Rapat Koordinasi Dan Pembekalan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Kabupaten Purworejo0
• Kecamatan Bayan menghadiri Ngaji Budaya \"Wayang Santri\" dalam rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW0
• KECAMATAN BAYAN MELAKUKAN APEL PAGI DI HALAMAN KANTOR KECAMATAN BAYAN0
• Kecamatan Bayan menghadiri Peringatan Hari Nasional UMKM Kabupaten Purworejo ke-100
• Jalan Sehat Desa Dewi dalam rangka HUT RI ke-80 dan Peresmian Pasar Desa Dewi. 0
• Kecamatan Bayan Menghadiri Jam Pimpinan Sinergitas Tiga Pilar0
• Kecamatan Bayan Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo0
• Donor Darah Bersama di Pendopo Kecamatan Bayan0
• MUSRENBANGDES Perubahan RPJMDES Tahun 2019-2027 Desa Banjarejo0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
• Ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa Pogungkalangan
• Menjaga Toleransi Untuk Keutuhan NKRI

Selasa, 26 Agustus 2025 - Plt. Kasi Trantibum Suparman  melaksanakan kegiatan monitoring PBB P2 di Desa Jatingarang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan PBB sesuai dengan target yang ditetapkan dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam proses pemungutan pajak. 
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
bahwa pertama, berdasarkan sifatnya, PBB-P2 lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau pajak properti termasuk dalam jenis pajak lokal.