Kecamatan Bayan menghadiri Desk Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Triwulan IV Tahun 2025

Berita Terkait

• Sosialisasi, Pembinaan, dan Pembentukan Perpustakaan Umum0
• Penyerahan SK dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo0
• Rapat Koordinasi Kecamatan Berdaya 0
• FGD dan Paparan Akhir Survei Baseline Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Purworejo0
• APEL PAGI DI HALAMAN KANTOR KECAMATAN BAYAN0
• Mini Lokakarya Lintas Sektor0
• Sosialisasi Dan Pembentukan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa Bandungrejo0
• Musdes perubahan RPJMDEs 2019-2027 Desa Pogungjurutengah0
• Monitoring Kegiatan Gladi Pelantikan Perangkat Desa di Desa Bayan0
• Masjid Khodijah Binti Khuwalid Bersholawat dalam rangka Khotmil Qur’an TPQ Darul Arqom 0

Berita Populer

• Penyampaian BNBA Bansos Tunai
• Pembentukan dan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Pekutan
• MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021
• PISAH SAMBUT PJ. KEPALA DESA DEWI DAN KEPALA DESA DEWI
• Orientasi Tenaga Lini Lapangan
• PENETAPAN NILAI BOBOT PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN CALON PERANGKAT DESA TANGKISAN
• REORGANISASI P3A DESA POGUNGKALANGAN
• TEMA DAN LOGO PERINGATAN HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
• Menjaga Toleransi Untuk Keutuhan NKRI
• Ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa Pogungkalangan

Rabu, 26 November 2025 - Pengurus barang dan bendahara pengeluaran kecamatan Bayan Wahyu, Budiasih, A.Md., dan Anitara Lelyana, A.Md., dalam kegiatan Desk Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Triwulan IV Tahun 2025 di Aula Lantai 3 BPKPAD Kabupaten Purworejo. 
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus barang dan bendahara pengeluaran  dari masing-masing perangkat daerah. Rekonsiliasi aset merupakan agenda penting untuk memastikan kesesuaian data antara unit kerja dengan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Melalui proses rekonsiliasi ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan akurasi laporan keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan aset daerah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.